Bukan Sekadar Tarif, Ojol Karawang Serukan Perda Transportasi Digital untuk Perlindungan Jangka Panjang

WARTA SENAYAN

- Redaksi

Sabtu, 26 Juli 2025 - 11:50 WIB

5074 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang — Sekretaris Umum Perjuangan Ojek Online Karawang (POK), Johan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya para mitra pengemudi ojek online (ojol). Pernyataan ini disampaikan Johan menyusul maraknya ajakan rencana aksi demo dan offbid massal yang sebelumnya sempat digagas oleh komunitas ojol di berbagai daerah.

Menurut Johan, pengemudi ojol selama ini menghadapi tekanan berat akibat penurunan tarif, potongan aplikasi yang tinggi, serta belum adanya payung hukum yang memadai. Ia menyebutkan, pada tahun 2021 tarif minimum sempat mencapai Rp12.600 per order, namun kini hanya berkisar Rp5.000, belum termasuk potongan tambahan yang memberatkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski begitu, Johan menyatakan pihaknya tetap membuka ruang dialog dan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat maupun daerah sepanjang kebijakan tersebut mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojol. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Karawang, segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Moda Transportasi Berbasis Aplikasi.

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ia memastikan setiap bentuk aspirasi yang disampaikan oleh mitra ojol akan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Kami siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Kami juga menjamin situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Jawa Barat. Aspirasi kami bukan untuk memecah belah, melainkan untuk memperjuangkan keadilan secara konstitusional,” ujar Johan kepada media, Sabtu (26/7/2025).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal positif dari kalangan pengemudi ojol bahwa perjuangan mereka bukanlah bentuk perlawanan, melainkan upaya untuk memperkuat kolaborasi antara rakyat dan negara dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (red)

Berita Terkait

Lapas Binjai Gelar Penanaman Pohon Kelapa Serentak Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Secara Virtual
Kanwil Ditjenpas Sumut Gandeng GM FKPPI 0201 Medan Tanam 1.940 Bibit Kelapa Dukung Program Nasional Ketahanan Pangan
Dari Beras Bantuan Jadi Palsu Premium: Modus Licik Distributor Digagalkan Polisi Riau
Unifying the World Through Soccer: The Global Impact of the World Cup
Exploring Bandung’s Natural Wonders: From Volcanic Landscapes to Majestic Waterfall

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 11:05 WIB

Penguatan Reformasi Hukum Pidana, Kakanwil Kemenkum Sumsel Hadiri Sosialisasi KUHP–KUHAP Bersama Wamenkum RI

Rabu, 14 Januari 2026 - 02:43 WIB

Satu Tahun Program MBG: Polda Riau Target 18 Dapur SPPG, 15 Sudah Operasi

Senin, 12 Januari 2026 - 07:12 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Ikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026, Perkuat Sinergi dan Integritas Aparatur

Senin, 12 Januari 2026 - 05:08 WIB

Tingkatkan Kedisiplinan Awal Tahun, Rutan Perempuan Medan Ikuti Apel Bersama 2026

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:56 WIB

Warga Binaan dan Petugas Rutan Tarutung Jalani Tes Urine Mendadak

Jumat, 9 Januari 2026 - 11:00 WIB

Putri Proklamator RI Halida Nuriah Hatta Turun ke Tenda Pengungsian Tinjau Langsung Kondisi Korban Banjir Bandang Aceh Tamiang

Selasa, 6 Januari 2026 - 17:14 WIB

Masyarakat Batu Bara Minta Presiden Prabowo Subianto Segera Ambil Alih Lahan Eks HGU PT Socfindo Tanah Gambus

Selasa, 6 Januari 2026 - 10:28 WIB

Akta Palsu, Dana Digondol, Dirut “Dilengserkan” : Skandal Agen Elpiji 3 Kg di Sumut Seret Nama Oknum Notaris dan Tersangka Polrestabes Medan, Minta Pertamina Turun Tangan

Berita Terbaru